Sahabat Minjend,

Hukum yang bebas dari pengaruh politik adalah impian banyak negara yang menginginkan keadilan sejati. Namun, di tengah dinamika politik yang kompleks, apakah mungkin untuk benar-benar memisahkan hukum dari politik? Artikel ini akan mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan hukum yang bebas dari intervensi politik.

1. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum

Di banyak negara, termasuk Indonesia, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Legislasi yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan umum bisa saja dimanipulasi untuk keuntungan kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

2. Tantangan dalam Mewujudkan Hukum Bebas Politik

Beberapa tantangan utama dalam mewujudkan hukum yang bebas dari politik antara lain:

• Intervensi Kekuasaan: Pengaruh dari eksekutif dan legislatif sering kali menghambat independensi lembaga peradilan.
• Korupsi: Korupsi dalam sistem hukum memperkuat pengaruh politik dan menghambat penegakan hukum yang adil.
• Kepentingan Ekonomi: Kepentingan ekonomi dari berbagai pihak juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

3. Upaya Depolitisasi Hukum

Untuk mencapai hukum yang bebas dari politik, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Reformasi Lembaga Hukum: Memperkuat independensi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum untuk mengurangi peluang intervensi politik.
• Pendidikan Hukum: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya depolitisasi hukum melalui pendidikan hukum.

4. Peran Masyarakat dan Mahasiswa

Masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendorong depolitisasi hukum. Melalui advokasi, penelitian, dan partisipasi aktif dalam organisasi yang fokus pada isu-isu hukum, mereka dapat membantu menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum yang bebas dari politik mungkin tampak seperti mimpi yang sulit dicapai, namun bukan berarti tidak mungkin. Dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, kita dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Indonesia, dengan komitmen terhadap reformasi hukum, memiliki peluang besar untuk mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan.

Ali Hxgn

Informasi Pendaftaran Mahasiswa baru follow IG @infopmbunjani, mau tanya atau ngobrol? DM ya. Terimakasih. informasi ter-update selalu di update disana, sampai jumpa di kampus.